Riset Indonesia Unggul di Kesehatan dan Teknologi, Tantangan Masih Besar pada Isu Ketimpangan dan Gender
Indonesia mencatat kemajuan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebanyak 62,7 persen dari 224 indikator SDGs telah menunjukkan perkembangan positif. Namun, peta riset nasional memperlihatkan perhatian akademisi masih belum merata pada seluruh target pembangunan.
SDGs merupakan 17 tujuan global yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk diwujudkan pada 2030. Targetnya mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan ekonomi, pengurangan ketimpangan, hingga perlindungan lingkungan. Seluruh tujuan tersebut saling berkaitan sehingga membutuhkan dukungan riset yang kuat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Riset Indonesia Masih Didominasi Bidang Kesehatan dan Teknologi
Pemetaan yang dilakukan SDGs Center Universitas Padjadjaran terhadap 75.892 artikel ilmiah Indonesia yang terbit di jurnal internasional tier Q1 versi SCImago 2025 menunjukkan konsentrasi penelitian masih berada pada sejumlah bidang tertentu.
Topik kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3) menjadi bidang dengan publikasi terbanyak, mencapai 6.634 artikel atau sekitar 8,74 persen dari keseluruhan penelitian. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari besarnya perhatian terhadap kesehatan masyarakat setelah pandemi COVID-19.
Posisi berikutnya ditempati riset mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9) dengan 5.651 artikel atau 7,45 persen. Tren ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi industri, pengembangan teknologi, dan penguatan daya saing nasional.
Penelitian mengenai ekosistem daratan (SDG 15) juga menunjukkan capaian yang tinggi. Sebanyak 5.258 artikel atau 6,93 persen memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai objek penelitian.
Di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan (SDG 16), tercatat 5.203 artikel atau 6,86 persen. Sementara itu, riset mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8) mencapai 4.288 artikel atau sekitar 5,65 persen. Fokus tersebut mencerminkan tingginya perhatian terhadap isu ekonomi, bisnis, kewirausahaan, serta pengembangan sektor pariwisata.
Penelitian tentang Ketimpangan, Gender, dan Kota Berkelanjutan Masih Terbatas
Di balik tingginya produktivitas riset pada sektor kesehatan dan teknologi, sejumlah isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat justru memperoleh perhatian yang jauh lebih kecil.
Penelitian mengenai kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11) hanya menghasilkan 437 artikel atau kurang dari satu persen dari seluruh publikasi. Padahal, urbanisasi yang terus meningkat menghadirkan tantangan besar, seperti banjir, kemacetan, kualitas udara, transportasi publik, hingga penyediaan perumahan yang layak.
Kondisi serupa terlihat pada penelitian tentang kesetaraan gender (SDG 5). Jumlah publikasinya hanya mencapai 494 artikel atau sekitar 0,65 persen. Padahal, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja, mengurangi kesenjangan upah, serta mendorong pembagian beban kerja domestik yang lebih setara.
Riset mengenai pengurangan ketimpangan (SDG 10) juga masih minim, yakni 558 artikel atau sekitar 0,74 persen. Padahal, rasio Gini Indonesia pada September 2025 masih berada di angka 0,363 yang menunjukkan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan pembangunan.
Jumlah penelitian paling sedikit terdapat pada kemitraan global (SDG 17), yaitu hanya 286 artikel atau sekitar 0,38 persen. Padahal, kolaborasi internasional, investasi, transfer teknologi, dan kerja sama lintas negara menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target SDGs.
Faktor Sistem Akademik dan Pendanaan Mempengaruhi Arah Penelitian
Konsentrasi riset pada bidang tertentu tidak terjadi tanpa alasan. Sistem publikasi ilmiah internasional cenderung memberikan peluang lebih besar bagi penelitian kesehatan, teknik, dan ilmu alam karena metode penelitiannya lebih mudah dibandingkan antarnegara.
Sebaliknya, penelitian mengenai ketimpangan sosial, gender, maupun tata kota sering kali sangat dipengaruhi kondisi lokal sehingga sulit digeneralisasi. Kondisi ini membuat peneliti menghadapi tantangan lebih besar saat mempublikasikan hasil riset di jurnal internasional bereputasi.
Selain itu, arah pendanaan riset nasional dinilai belum sepenuhnya disesuaikan dengan target SDGs yang masih tertinggal. Meskipun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah meningkatkan anggaran penelitian dengan fokus pada ketahanan pangan, transisi energi, dan industri strategis, dukungan khusus terhadap penelitian mengenai ketimpangan, gender, kota berkelanjutan, dan kemitraan global masih relatif terbatas.
Karakter penelitian yang bersifat lintas disiplin juga menjadi tantangan tersendiri. Kajian mengenai pembangunan kota, ketimpangan sosial, atau kesetaraan gender membutuhkan kolaborasi berbagai bidang ilmu sehingga lebih kompleks dibanding penelitian yang dilakukan dalam satu disiplin.
Riset Berkualitas Menjadi Fondasi Kebijakan Publik yang Efektif
Hasil penelitian tidak hanya berfungsi sebagai publikasi akademik, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Bukti ilmiah membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih mendalam sebelum menetapkan solusi.
Salah satu contoh adalah penelitian mengenai Kampung Improvement Program (KIP) yang menunjukkan kawasan hasil program tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya nilai lahan dan tingginya tingkat informalitas, terutama di sekitar pusat bisnis. Temuan seperti ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan tata ruang dan pembangunan perkotaan.
Jika penelitian mengenai kota berkelanjutan, ketimpangan, maupun kesetaraan gender terus terbatas, pemerintah akan memiliki lebih sedikit bukti ilmiah untuk merancang kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara menyeluruh.
Peta riset nasional seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga pendanaan penelitian. Alokasi hibah riset, pembentukan pusat penelitian baru, serta pengembangan program doktoral perlu diarahkan agar lebih seimbang dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Dengan memperluas dukungan terhadap penelitian mengenai kota layak huni, pengurangan ketimpangan, kesetaraan gender, dan kemitraan pembangunan, Indonesia tidak hanya meningkatkan jumlah publikasi ilmiah. Lebih dari itu, riset dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian target SDGs pada 2030.
Baca Juga “Bisakah AI Menggantikan Psikolog? Ini Penjelasan Manfaat dan Batasannya“
